IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG PATROLI LAUT

Authors

  • Adhang Noegroho Adhi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
  • Tulus Santoso Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

DOI:

https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1710

Keywords:

Aplikasi Manajemen, Implementasi Kebijakan, Patroli Laut

Abstract

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi pengawasan, termasuk pengawasan di wilayah perairan dan/sungai, atau disebut dengan pengawasan laut. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan laut tersebut, DJBC melakukan patroli laut. Seluruh rangkaian kegiatan patroli laut yang terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran patroli laut diadministrasikan dan didokumentasikan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pengadministrasian kegiatan patroli laut yang semula dilakukan secara manual, saat ini telah dimodernisasi dengan menggunakan Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut, atau yang disebut dengan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) ini telah diterapkan secara penuh kepada seluruh satuan kerja yang memiliki proses bisnis pengawasan laut mulai tanggal 30 Juni 2019 melalui KEP-107/BC/2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut dalam mendukung kegiatan patroli laut DJBC, serta menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi sekaligus upaya mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menguraikan kinerja implementasi kebijakan berdasarkan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling berkaitan dan memberikan pengaruh pada implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Berdasarkan hambatan yang dianalisis dengan fishbone, diketahui bahwa hambatan pada implementasi kebijakan ini paling banyak terkait dengan kekurangan pada indikator sumber daya berupa Aplikasi Manajemen Patroli Laut tersebut sendiri serta telah dilakukan upaya dalam rangka mengatasi hambatan tersebut.

Directorate General of Customs (DJBC) has a supervisory function including supervision in water and/or river areas, also referred to as maritime surveillance. To carry out these maritime surveillance activities, DJBC conducts maritime patrols. The whole series of maritime patrol activities consists of the preparation, implementation, and termination stages of marine patrols. All stages are administered and documented. Along with current technological developments, the administration of maritime patrol activities, which was originally done manually, has now been modernized using the maritime patrols Management Application. With this application, all maritime patrol administration activities are ensured to be more effective and efficient. The use of the maritime patrols Management Application has been mandated for all work units that have maritime surveillance business processes starting on June 30th, 2019 through KEP-107/BC/2019. The purpose of the study was to analyze the implementation policy of using the maritime patrols Management Application in supporting DJBC maritime patrols activities, analyze the obstacles that occur, as well as efforts to overcome these obstacles. The research method used descriptive qualitative research. The researchers described the policy implementation performances based on 4 (four) variables that influence policy implementation according to Edwards III, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the obstacles analyzed by the fishbone diagram, it is known that the obstacles in implementing this policy are mostly related to the lack of facility resource variables, such as the maritime patrols Management Application itself. Efforts have been made to overcome these obstacles.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alifah, Z. R. N., Rifai, M., & Aryani, L. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(15), 612–622. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7068147

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Ariska, C., Masniadi, R., & Rachman, R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan, 2(1), 15–23. https://doi.org/10.58406/JRKTL.V2I1.58

Asyik, M. F., Sumaryadi, I. N., & Mulyati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.54783/JV.V13I1.369

B., A. (2020). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi pada Era Covid-19 di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 12(4), 695–712. https://doi.org/10.54783/JV.V12I4.330

Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1(5), 617–626. https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I5.69

Hartati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya. JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik), 1(3), 168–175. http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/40

Murti, B. H., & Vikaliana, R. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi CEISA Manifest dalam Pelaporan Inward Manifest dan Outward Manifest di PT Samudera Agencies Indonesia Cabang Tanjung Priok. Jurnal Manajemen Logistik, 1(1), 61-66. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMATIK/article/view/1245

Nasution, M. I., & Nurwani, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109–116. https://doi.org/10.29103/JAK.V9I2.4577

Para, S. R., Lambelanova, R., & Indrayani, E. (2020). Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Manajemen Pegawai di Kota Ambon Provinsi Maluku. VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 12(1), 117–124. https://doi.org/10.54783/JV.V12I1.266

Raharjo, E. S., & Salomo, R. V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengukuran Kinerja Penyuluh Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Aplikasi E-Visum di Perwakilan Bkkbn Provinsi Banten. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 6(2), 98–106. https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V6I2.523

Ramdhanu, Y. A., Kushandajani, & Astuti, P. (2016). Analisis Pelaksanaan Electronic Goverment pada Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Tegal. Journal of Politic and Government Studies, 5 (2), 291-300. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/11239

Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. JURNAL EKSEKUTIF, 3(3), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23867

Satrio, F. F. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development, 1(2), 111–132. https://doi.org/10.26418/JPASDEV.V1I2.43439

Setyawan, Z. D., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Program Berbasis Inovasi Pelayanan Kepegawaian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Publika, 9(2), 159–170. https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N2.P159-170

Subroto, W., Heriyanto, M., & Karneli, O. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU), 1(2), 66–73. https://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSDMU/article/view/14

Tague, N. R. (2005). The Quality Toolbox (2nd ed.). Wisconsin: ASQ Quality Press.

Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Yuliana, D., & Setyadi, K. (2019). Implementasi National Single Window (Airportnet) dalam Upaya Mendukung Pelayanan Kargo Udara di Bandar Udara Soekarno Hatta - Cengkareng. Warta Penelitian Perhubungan, 31(1), 35-46. https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/view/827

Yulinda, D. P. (2018). Analisis Pemahaman Permendesa No. 4 Tahun 2015 dan Pemanfaatan Sistem Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan BUMDES. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 16(1), 1–8. https://doi.org/10.31603/BISNISEKONOMI.V16I1.1978

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Noegroho Adhi, Adhang, and Tulus Santoso. 2022. “IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG PATROLI LAUT”. Jurnal Administrasi Negara 28 (3):265-90. https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1710.